Mataram - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4).

Musrenbang mengusung tema Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Ekosistem Industri Agro-Maritim, dan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung 14–16 April 2026 itu dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, Staf Ahli Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, unsur Forkopimda, bupati/wali kota se-NTB, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan arah pembangunan NTB lima tahun ke depan melalui visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia.” Menurutnya, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak mungkin kita mendunia tanpa makmur. Karena itu, kemakmuran menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh desa pada 2029. Saat ini masih terdapat 106 desa kategori miskin ekstrem. Selain itu, angka kemiskinan NTB yang masih di atas 10 persen ditargetkan turun menjadi satu digit dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Gubernur, NTB pada tahun terakhir mencatat penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam dua dekade, yakni sebesar 1,53 persen. Capaian tersebut ditopang meningkatnya nilai tukar petani sebagai indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB menetapkan tiga prioritas pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.

“Sektor pertanian dan pariwisata adalah mesin utama untuk menurunkan kemiskinan di NTB,” katanya.

Gubernur juga menegaskan pembangunan ke depan akan dimulai dari desa. Pada 2025, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp472 miliar langsung ke desa, ditambah Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi.

Melalui program Desa Berdaya, pemerintah mengintervensi desa miskin ekstrem dengan pendekatan kolaboratif. Setiap desa memperoleh dukungan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk penguatan ekonomi masyarakat dan pembentukan kelompok usaha.

“Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai orkestrator yang menyatukan semua pihak,” tegasnya.

Selain itu, NTB juga memberi perhatian besar kepada pekerja migran Indonesia (PMI), mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Pemprov mendorong skema penempatan tanpa biaya (zero cost), perlindungan menyeluruh, serta penguatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Gubernur mengungkapkan Pemprov NTB telah menyelesaikan utang daerah sebesar Rp380 miliar pada 2025, sehingga tahun anggaran berikutnya dimulai tanpa beban fiskal.

“Lebih baik kita mulai dari nol daripada dari minus,” ujarnya.

Pemprov NTB juga tengah menerapkan sistem manajemen talenta di birokrasi serta melakukan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat, untuk bergotong royong membangun NTB secara inklusif.

“Kita ingin memastikan pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi kemampuan Gubernur NTB menyampaikan visi pembangunan secara sederhana dan mudah dipahami publik. Ia menilai kejelasan arah kebijakan penting agar masyarakat mengetahui prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, serta penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Selain itu, Mensos menyebut program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi nasional dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Di kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa lebih dari 75 ribu desa di Indonesia merupakan fondasi pemerataan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, pemerintah mendorong berbagai program pemberdayaan desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, desa ekspor, dan desa tematik, guna memperkuat ekonomi lokal serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Kalau desa maju, maka Indonesia akan maju,” ujarnya.