Mataram - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi dunia usaha saat ini adalah ketidakpastian global. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dinilai lebih membutuhkan stabilitas dan kepastian untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (20/4).

“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, dinamika global yang dipicu konflik geopolitik, kenaikan harga energi, serta tekanan inflasi dan suku bunga telah menciptakan volatilitas tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya investasi di sektor riil dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks itu, ia menilai sistem keuangan syariah memiliki keunggulan karena memberikan kepastian melalui akad yang jelas, mekanisme bagi hasil, serta prinsip kehati-hatian yang lebih kuat. Menurutnya, sistem tersebut dapat mengurangi praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi mikro dan ultra mikro. Ia mengingatkan bahwa pada krisis ekonomi 1998, sektor tersebut terbukti menjadi penopang utama ketika ekonomi formal mengalami tekanan.

“Ketika krisis terjadi, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah sektor mikro. Di sinilah peran strategis BPRS menjadi sangat penting,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah mendorong BPR NTB untuk bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, Pemprov juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah.

Ke depan, Pemprov NTB juga berencana mengintegrasikan seluruh institusi keuangan daerah agar dapat dikelola lebih terarah dan terkonsolidasi. Langkah ini diharapkan memperkuat peran lembaga keuangan daerah, terutama dalam pembiayaan sektor mikro dan ultra mikro.

Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Himbarsi, Alfi Wijaya, mengatakan industri BPR Syariah secara nasional tengah menghadapi tantangan cukup berat. Sejumlah indikator menunjukkan tekanan, mulai dari meningkatnya pembiayaan bermasalah hingga menurunnya profitabilitas.

“Secara umum, kondisi industri BPR Syariah saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Tapi kesadaran atas kondisi ini adalah langkah awal untuk bangkit,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai Provinsi NTB, khususnya Lombok, menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pangsa pasar BPRS di NTB disebut mendekati 50 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sekitar 10 persen. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah di NTB tercatat sekitar 1 persen.

“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” katanya.

Ia menambahkan, capaian tersebut ditopang tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” itu dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, pelaku UMKM, serta pelaku industri BPRS dari seluruh Indonesia.